Keistimewaan Yogyakarta

Keistimewaan Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta provinsi yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang).Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara. Pada 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dalam sidang PPKI di Jakarta membahas tentang kedudukan Kooti. Sebenarnya kedudukan Kooti sendiri sudah dijamin dalam UUD, namun belum diatur dengan rinci. Dalam sidang itu Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada pemerintah pusat supaya Kooti dijadikan 100% otonom, dan hubungan dengan Pemerintah Pusat secara rinci akan diatur dengan sebaik-baiknya. Usul tersebut langsung ditolak oleh Soekarno karena bertentangan dengan bentuk negara kesatuan yang sudah disahkan sehari sebelumnya. Puruboyo menerangkan bahwa banyak kekuasaan sudah diserahkan Jepang kepada Kooti, sehingga jika diambil kembali dapat menimbulkan keguncangan.
Keistimewaan Yogyakarta tidak patut dipertanyakan lagi. Pemerintah pusat juga tidak sepatutnya menyebut Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari monarki. ”Mereka yang mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta tidak mengerti sejarah dan sumbangsih Yogyakarta,” kata sosiolog Hotman Siahaan dari Unair Surabaya. Menurut Hotman, menilai sistem pemerintahan di Provinsi DIY bersifat monarki jelas salah alamat. Kalau toh ada anggapan monarki, istilah itu dalam konteks simbolisasi kultural Jawa. Monarki itu jelas bukan monarki politik.”Pemerintahan di Yogyakarta menerapkan semua prinsip demokrasi dan administrasinya seperti halnya provinsi lain. Karena itu, tidak tepat jika Presiden tidak segera mengesahkan keistimewaan Yogyakarta.”
Keistimewaan Yogyakarta saat ini sedang hangat diberitakan di media massa terutama tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta sendiri. RUU Keistimewaan DIY pertama kali diusulkan pada 2002 dan hingga kini belum juga diserahkan kepada DPR. Substansi kontroversial yang menyebabkan RUU ini tak juga beringsut adalah kepemimpinan DIY apakah dipilih langsung atau ditetapkan. Presiden SBY memerintahkan RUU itu intens digodok. Dia menyebutkan,”Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi.” Statemen ini dimaknai bahwa SBY ingin Gubernur DIY dipilih lewat pilkada. Statemen itu juga disebut melukai perasaan warga Yogya. Padahal selama ini tidak da masalah yang terjadi di Yogyakarta karena Sri Sultan yang sekaligus menjabat menjadi Gubernur,selama ini Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota yang mempunyai ketenangan dalam pemerintahan dibandingkan di daerah lain.
Bahkan jika penentuan Gubernur jadi ditentukan berdasar pemilihan akan terjadi berbagai guncangan dalam kota Yogyakarta karena seperti diketahui saat ini mayoritas bahkan hampir semua masyarakat Yogyakarta mendukung Sri Sultan sebagai raja menjadi Gubernur . Jika RUU itu disahkan pemerintah maka akan terjadi ricuh penentangan UU tersebut untuk dicabut. Selain itu akan muncul berbagai kemungkinan jika RUU tentang keistimewaan Yogyakarta khususnya tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur akan dipilih disahkan pemerintah. Yaitu Sri Sultan tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan tidak akan ada warga Yogyakarta lain yang akan mencalonkan diri karena menghormati rajanya sehingga akan terjadio kekosongan pemimpin. Selain itu jika hal ini terjadi warga Yogyakarta sendiri tidak akan mau menjadi panitia Pemilu sehingga pemilihan Gubernur tidak dapat berjalan dengan lancer dan demokratis. Bahkan seumpama jika ada yang bersedia mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur serta panitia pemilihan Gubernur dan Wagub maka akan terjadi bentrok antara warga Yogyakarta sendiri.
Kemungkinan yang akan terjadi hanya menyebabkan Yogyakarta yang saat ini tentram dan tidak ada masalah dalam pemerintahan menjadi morat-marit maka baiknya dalam hal ini pemerintah segera mensahkan RUU keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan tuntutan warga Yogyakarta.

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Keistimewaan Yogyakarta

  1. jangan lupakan sejarah…
    yogyakarta telah banyak membantu Indonesia, dan bersedia bergabung dalam NKRI..
    hidup DIY…

  2. Yogya yang aman aman saja kog diusik, apa-apakah ini .
    Pokoke Yogya Never Ending Asia. .hha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s